Kantor Dinas Syariat Islam Aceh diserang 50 pemuda mabuk

Foto: Tribunnews.Com | Polisi interogasi tujuh pelaku penyerangan
Aceh, Mukminun.com – Harian Serambi Aceh melaporkan pada Rabu 4 Desember 2013 bahwa kantor Dinas Syariat Islam (DSI) telah diserang oleh 50 pemuda mabuk pada Selasa 3 Desember 2013 dini hari.

Buntut dari penyerangan tersebut adalah jatuhnya korban luka dari beberapa polisi syariat Aceh, atau biasa disebut dengan Wihayatul Hisbah (WH), dan rusaknya dua sepeda motor.

Lebih lanjut harian Serambi Aceh melaporkan bahwa serangan tersebut dipicu oleh penangkapan tiga warga Aceh yang jelas-jelas melanggar syariat Islam dengan minum minuman keras di bekas cafe di Jalan Ahmad Yani, Langsa, Aceh Timur.

Polisi syariat dari WH regu IV pimpinan Komandan Regu Suryatman kemudian membawa ketiga pelanggar syariat Islam tersebut, dua pria dan satu wanita, ke kantor DSI untuk ditahan dengan maksud diberi pembinaan di keesokan harinya.

Namun beberapa saat setelah penangkapan tersebut, kantor DSI Aceh Timur digeruduk oleh belasan pemuda mabuk yang disinyalir merupakan komplotan dari tiga pelanggar syariat Islam yang telah ditangkap sebelumnya.

Gerombolan pemuda tersebut kemudian merangsek masuk ke kantor DSI dan berusaha membebaskan ketiga pelanggar syariat tersebut, namun hanya berhasil mengeluarkan dua tersangka pria, sementara Intan (25) belum bisa dibawa kabur.

Sesaat sebelum meninggalkan lokasi kejadian, belasan pemuda tersebut akan datang lagi ke kantor DSI dengan membawa massa yang lebih besar. Dan benar saja, sesaat kemudian pada pukul 00.30 WIB gerombolan kedua datang dengan jumlah preman mencapai 50 orang lengkap dengan senjata seperti pisau, pedang, batu, dan kayu.

Di serangan kedua ini, preman mabuk tersebut kemudian berhasil membawa Intan meski dengan tangan diborgol dan melukai Ibnu Kasir, salah seorang polisi syariat, dengan pukulan bertubi-tubi dan cekikan di leher menggunakan rantai borgol.

Tak luput dari tindakan anarkis tersebut adalah dua sepeda motor yang ikut-ikutan dirusak serta sarana dan prasarana kantor DSI Aceh Timur lainnya.

Keadaan berhasil dikendalikan pada pukul 01.00 WIB ketika tim Resmob Polres Langsa dan TNI datang ke lokasi dan menangkap tujuh pemuda mabuk yang melakukan penyerangan. Sejumlah barang bukti berhasil diamankan untuk menjerat pelaku penyerangan.

Jubir Rabithah Thaliban Aceh (RTA), Tgk Akmal Abzal, menyayangkan kejadian penyerangan tersebut dengan menengarai adanya pembiaran dari aparat Polri.

“Kejadian seperti ini bukan yang pertama di Kota Langsa. Namun selama ini sepertinya tidak ada tindakan nyata dan tegas dari aparat keamanan dan Pemko Langsa sehingga aksi preman terhadap institusi penegakan syariat semakin menjadi-jadi,” tutur Tgk. Akmal.

Ketua Umum AHF, Abdul Hadi Abidin kepada Serambi, Rabu (4/12) mengatakan, pihaknya siap mengawal kasus Langsa tersebut hingga ke meja hijau dan memastikan pelakunya mendapat hukuman setimpal.

“Apa yang dilakukan komplotan pemuda tersebut jelas-jelas telah merongrong kewibawaan pemerintah dan melecehkan syariat Islam di Aceh. Kami menyerukan lawan preman yang menentang syariat Islam. Pihak berwajib agar mengejar pelaku yang masih bebas berkeliaran,” demikian Abdul Hadi Abidin.

Gabungan ormas Islam Aceh (21 ormas) menerbitkan pernyataan bersama menyangkut insiden penyerbuan Markas WH Langsa. Salah satu dari tujuh butir pernyataan sikap itu adalah bentuk keprihatinan karena menilai terjadinya kasus tersebut akibat lemahnya Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam bertindak. “Ormas Islam Aceh siap membantu Pemerintah sebagai garda depan dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh,” tulis siaran pers itu.

Insiden penyerbuan Markas WH Kota Langsa juga ditanggapi serius oleh Kepala Dinas Syariat Islam Aceh, Prof Dr Syahrizal Abbas MA. “Penyerbuan dan penganiayaan yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap personel dan Markas WH Langsa adalah bentuk perlawanan terhadap pelaksanaan syariat Islam di Aceh,” kata Syahrizal dalam pernyataan tertulisnya.

Menurutnya, perbuatan tersebut adalah bentuk pelanggaran hukum. Karenanya Syahrizal mendukung upaya polisi untuk pengusutan kasus itu sekaligus mengambil tindakan tegas sesuai ketentuan yang berlaku.

“Selain melawan pelaksanaan syariat Islam di Aceh, tindakan tersebut juga sangat bertentangan dengan moral dan budaya Aceh. Untuk penanganan kasus itu, pihak WH tentunya tetap berkoordinasi dengan kepolisian,” tulis demikian Syahrizal.(Tribunnews/Mukminun)