Pemerintah Myanmar Ngotot Muslim Rohingya Tak Berhak Tinggal Di Myanmar

Muslim Rohingya

Myanmar, Mukminun.com – Pemerintah Myanmar teguh pada pendirian mereka bahwa undang-undang kewarganegaraan Myanmar tahun 1982 tidak perlu dihapus atau diamandemen.

Dalam UU Kewarganegaraan Tahun 1982 itu sendiri dinyatakan bahwa kaum minoritas Muslim Rohingya merupakan kaum yang tak punya negara (tak layak tinggal di Myanmar –red).

Padahal dsesakan dari dunia internasional terhadap amandemen UU tersebut sangat gencar, namun pemerintah Myanmar merasa tidak perlu adanya amandemen dan hanya perlu menerapkan pengamalan UU tersebut secara benar semata.

Kesimpulan itu sendiri diambil setelah komisi khusus bentukan pemerintah Myanmar mengaku telah menyelidiki dan mempelajari insiden pembantaian terhadap umat Islam Rohingya oleh Budha radikal di negara bagian Rakhine tahun lalu.

Komisi tersebut justru menyerukan adanya penghentian dakwah Islam yang dituduh menyebarkan “bahasa kebencian” dan “ajaran ekstrimisme” (baca: kaffah).

“Organisasi-organisasi internasional kini gencar menkritisi UU Kewarganegaraan Tahun 1982 dengan merujuk pada kasus etnik Bengal, namun sungguh, UU tersebut sangat cocok bagi kami,” tutur Yin Yin Nwe, salah satu anggota komisi tersebut.

Lebih lanjut Yin Yin menilai bahwa adanya pembantaian terhadap 192 umat Islam Rohingya oleh Budha ekstrimis tersebut sebagai akibat dari adanya korupsi di lingkungan departemen keimigrasian.

Menurutnya, departemen keimigrasian telah mengklasifikasikan delapan ras, dari 130 ras yang ada di Myanmar, sebagai ras yang layak hidup di Myanmar, namun departemen keimigrasian menyatakan bahwa umat Islam Rohingya bukan bagian dari delapan ras tersebut.

Di sisi lain, umat Islam Rohingya sendiri juga ngotot bahwa mereka telah lama mendiami negara bagian Rakhine sehingga mereka merasa juga punya hak untuk hidup di salah satu bagian dari bumi Allah tersebut.

Lebih lanjut, anggota lain dari komisi tersebut, Kyaw Yin Hlain, mengatakan bahwa upaya meraih perdamaian di Myanmar tidak akan terwujud jika etnik Rohingya dianggap sebagai bagian dari Myanmar.

Dirinya menilai bahwa lebih baik menyingkirkan minoritas etnik Rohingya dari suatu daerah yang dihuni oleh mayoritas Buddha.

“Niatan kami adalah mewujudkan rekonsiliasi (di Myanmar) dan jika kamu merangkul Rohingya, kami tak dapat meraih tujuan tersebut karena tingginya emosi orang-orang Rohingya, tidak hanya di negara bagian Rakhine, tapi juga di lain tempat di negara ini,” tutur mulut Kyaw Yin Hlain tegas menyatakan niat untuk menyingkirkan umat Islam dari Myammar. Wallahu’alam bish shawwab. (Thehindu/Mukminun)