Belanda Hampir Setujui Wacana Penghapusan UU Anti Penistaan

Belanda, Mukminun.com – Parlemen Belanda dikabarkan hampir menyetujui upaya penghapusan suatu undang-undang yang biasa digunakan untuk menjerat para penghina suatu agama, terutama Islam.

Upaya tersebut muncul seiring dengan meningkatnya dukungan yang diterima oleh partai penggagas ide tersebut, Partai Liberal (VVD) pada Rabu (28/11) kemarin.

Dalam sidang parlemen rabu (28/11), mayoritas fraksi di parlemen Belanda kompak mewacanakan bahwa undang-undang anti penistaan dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman abad 21 ini.

Partai Liberal pimpinan Greet Wilders sendiri pernah menolak wacana penghapusan UU anti penistaan pada periode pemerintahan sebelumnya sebagai upaya menghormati partai Kristen fundamental SGP, yang saat itu posisi partai SGP sangat krusial di parlemen utama.

Terkait dengan wacana penghapusan UU anti penistaan, partai SGP menganggap langkah tersebut sebagai sebuah “gejala krisis keagamaan.”

UU anti penistaan di Belanda telah ada sejak tahun 1930-an, dan belum mengalami perubahan sejak saat itu.

Dengan adanya undang-undang tersebut, para penghina suatu agama layaknya Geert Wilders laknatullah, dapat dijera secara legal di pengadilan.

Ide penghapusan UU anti penistaan di Belanda mulai mencuat pada 2001 silam menyusul ulah Geert Wilders yang menghina Islam dengan manuver-manuver politiknya, seperti pembuatan film Fitna.

Tujuan di balik wacana penghapusan UU anti penistaan sendiri jelas mengarah pada Islam, agar pegiat-pegiat liberalisme dapat leluasa menyerang Islam dari berbagai arah.

Hal ini juga didukung fakta bahwa meski UU anti penistaan dihapus, siapa pun yang melakukan penghinaan terhadap polisi dan ratu Belanda tetap akan dikenakan hukuman; lain halnya jika yang menjadi sasaran penistaan adalah Islam. Wallahu’alam bish shawwab. (Prestv/Mukminun)