Afrika Selatan: Harusnya “Made In Palestine,” Bukan “Made In israel”

Cape Town, Mukminun.com – Pemerintah Afrika Selatan merencanakan undang-undang yang melarangan penggunaan label “Made In Israel” dalam setiap produk impor yang masuk ke negaranya.

Sebagai gantinya, pemerintah Afsel mengharuskan setiap produk yang dibuat oleh israel di Jalur Gaza dan Tepi Barat dilabeli “Made In The Occupied Palestinian Territories.”

Keputusan tersebut secara resmi dirilis oleh kementerian perdagangan Afrika Selatan pada Sabtu (19/5) kemarin dengan alasan bahwa pemerintah Afsel mengakui ‘kedaulatan israel hanya sebatas wilayah-wilayah yang diatur dalam keputusan PBB tahun 1948.

Oleh karena itu, pemerintah Afsel meminta agar setiap produk israel yang dibuat di pabrik-pabrik yahudi di Tepi Barat dan Jalur Gaza dilabeli dengan label “Made In The Occupied Palestinian Territories.”

Dua wilayah itu sendiri (Jalur Gaza dan Tepi Barat), tidaklah termasuk dalam keputusan PBB tahun 1948 yang mengatur wilayah-wilayah israel, melainkan dua wilayah tersebut jatuh ke tangan zionis israel laknatullah setelah pecah perang antara israel melawan umat Islam Palestina sejak tahun 1967 hingga hari ini.

“Sejak saat ini, tidak ada lagi keputusan melainkan rakyat harus tahu bahwa Afrika Selatan hanya mengakui israel sebagaimana yang tertuang dalam (keputusan) PBB tahun 1948. Oleh karena itu, untuk semua barang atau sayuran yang diproduksi di wilayah Arab yang dijajah israel, Afrika Selatan menyatakan, Anda sebaiknya menyebut produk-produk tersebut diproduksi di Palestina atau Wilayah Jajahan Palestina,” demikian ungkap direktur kebijakan perdagangan kementerian perdagangan dan perindustrian Afrika Selatan, Macdonald Netshitenzhe.

Namun dibalik hal itu, Menteri Perdagangan dan Perindustrian Afrika Selatan, Rob Davies, mengatakan bahwa hal tersebut bukan berarti ajakan “boikot terhadap produk israel,” melainkan untuk “membantu” warga Afrika Selatan mengidentifikasi produk-produk zionis yang diproduksi di dua wilayah jajahan tersebut.

“Ini bukan berarti suatu bentuk boikot terhadap produk-produk israel,” kata Rob Davies.

Meski ada kesan bersandiwara, namun ternyata apa yang dilakukan oleh pemerintah Afrika Selatan mampu memancing emosi pihak israel yang mengatakan bahwa kebijakan tersebut sebagai tindakan rasis.

Hal tersebut terlihat dari ungkapan kementerian luar negeri israel, yigal palmor, yang berujar, “...(hal tersebut) merupakan tindakan memisahkan suatu negara dengan membuat semacam sistem penandaan khusus berdasarkan kriteria politis-nasionalis. Maka dari itu, hal tersebut merupakan suatu bentuk tindakan rasis.” Wallahu’alam bish shawwab. (Arabiya/Mukminun)