MUI Jatim Ajukan Pedoman Klasifikasi Aliran Sesat


Surabaya, Mukminun.com – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur mengaku telah menyiapkan konsep tentang bagaimana menilai apakah suatu kelompok itu sesat atau tidak.

Rencananya, konsep klasifikasi aliran sesat tersebut akan diajukan kepada Gubernur Jawa Timur untuk menjadi pedoman bagi pemerintah Jatim agar bisa menilai apakah suatu kelompok itu masih Islam atau bukan Islam.

Konsep yang telah disusun tersebut kini sedang disosialisasikan kepada muspida untuk kemudian diserahkan kepada Gubernur Jatim.

“Kita sedang membahasnya bersama muspida. Nanti hasilnya akan kami serahkan ke gubernur sebagai bahan pertimbangan mengambil kebijakan terhadap aliran sesat di Jawa Timur,” ungkap ketua MUI Jatim, KH Abdussomad Bukhori.

Dalam pedoman tersebut, MUI menyuguhkan 10 poin untuk mengukur apakah suatu kelompok atau aliran itu masih Islam atau bukan Islam (sesat menyesatkan).

Diantara 10 poin tersebut adalah pengakuan terhadap Nabi Muhammad salallahu'alaihi wasallam sebagai Nabi terakhir.

Hal ini terbukti sukses ketika ditanyakan kepada Ahmadiyah yang telah resmi dinyatakan bukan Islam dan sesat karena tidak mengakui bahwa Nabi Muhammad salallahu'alaihi wasallam sebagai Nabi terakhir.

Poin lain yang digunakan untuk mengukur keabsahan ke-Islaman suatu kelompok adalah pengakuan bahwa Al-Quran yang ada saat ini adalah Al-Quran yang asli.

Poin ini pula yang insyallah sukses menyeret gembong Syiah Sampang, Madura, Tajul Muluk atau Ali Murtado yang telah ditangkap pada 12 April lalu dan kemarin telah divonis lima tahun.

Sebagaimana diberitakan oleh Mukminun.com, Tajul Muluk alias Ali Murtado terbukti tidak mengakui keaslian Al-Quran yang ada saat ini dengan mengklaim bahwa Al-Quran yang asli belum diterbitkan.

MUI memberikan kontribusi besar atas larangan Ahmadiyah. Kami juga sudah memberikan fatwa tentang Syiah yang berkembang di Indonesia adalah Syiah yang menyesatkan,” kata Kiai Abdussomad Bukhori.

Namun Kiai Abdussomad sendiri mengaku tidak memaksa agar rekomendasi MUI tentang penilaian aliran sesat tersebut agar dijadikan Peraturan Daerah (Perda).

Mau dijadikan pedoman untuk peraturan daerah (perda), peraturan gubernur (pergub), keputusan gubernur, monggo. Pokoknya MUI memberikan pertimbangan saja,” tutup KH Abdussomad Bukhori. (Detik/Mukminun).

0 komentar:

Post a Comment