Kiai Se-Madura Protes Perusakan Moral, Aqidah Umat Islam oleh Komnas HAM


Madura, Mukminun.com – Dalam kapasitasnya sebagai pewaris Nabi, Badan Silaturahmi Ulama Pesantren Madura (Bassra) merencanakan pengiriman surat protest kepada Presiden SBY dan Pimpinan DPR tentang rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Diwakili oleh KH Moh Rofi’i Baidlowi di Pamekasan, Bassra menyimpulkan bahwa lima poin yang termaktub dalam rekomendasi Komnas HAM berpotensi merusak moral dan aqidah umat Islam jika rekomendasi tersebut benar-benar disetujui.

“Isi surat yang akan kami kirim ini intinya menolak lima rekomendasi Komnas HAM. Jika rekomendasi ini diberlakukan, bisa merusak moral dan aqidah umat Islam yang ada di Indonesia,” tutur Kiai Rofi’i.

Lantas, apa saja lima poin yang terdapat dalam rekomendasi Komnas HAM tersebut?

Poin pertama dalam rekomendasi Komnas HAM tersebut adalah penghapusan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang melarang pernikahan berbeda agama.

Undang-undang ini sendiri merupakan hasil rekomendasi Majelis Ulama Indonesia saat itu yang dipimpin oleh KH Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Buya Hamka) karena dirasa bahwa undang-undang Indonesia warisan Belanda tidak mengatur masalah pernikahan.

Pernikahan beda agama pun juga dilarang dalam Islam, dan modus pernikahan beda agama sering digunakan oleh misionaris Kristen untuk mengkafirkan umat Islam.

Jika kemudian Komnas HAM meminta undang-undang tersebut dihapus, maka mereka telah kafir karena menentang hukum Allah.

Poin kedua dalam rekomendasi Komnas HAM adalah penghapusan identitas keagamaan dari berbagai atribut kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.

Selain bertentangan dengan undang-undang Nomor 23 tahun 2006, usulan Komnas HAM tersebut juga mengandung indikasi agar umat Islam di Indonesia tidak perlu bangga dengan ke-Islamannya, hingga kemudian megandung agenda mengatheiskan umat Islam di Indonesia.

Poin ketiga dari lima rekomendasi Komnas HAM yang menjadi sorotan para kiai se-Madura ini adalah poin tentang penghapusan UU Nomor 1 PNPS Tahun 1965 tentang Perlindungan Agama dari Penodaan.

Komnas HAM berniat memberikan kebebasan mutlak bagi siapa saja untuk mengekspresikan keagamaan dan kepercayaan mereka sehingga tafsir dari rekomendasi ini adalah bahwa sekte-sekte sesat seperti Ahmadiyah, Syiah, Liberalisme, LDII, dan Gerakan Fajar Nusantara harus dilindungi.

Para ulama Madura tersebut juga berpendapat bahwa jika undang-undang ini dihapus, maka nantinya kemurnian agama, terutama agama Islam, bisa ternodai dengan alasan kebebasan dalam menjalankan agama dan keyakinan warga negara Indonesia.

Rekomendasi keempat Komnas HAM yang diniatkan untuk perbaikan kehidupan beragama namun justru merusak kerukunan beragama ini adalah rekomendasi penghapusan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2006.

Komnas HAM menilai bahwa SKB 2 Menteri tersebut menghambat kebebasan mendirikan rumah ibadah bagi kalangan minoritas. Dalam hal ini Komnas HAM jelas-jelas mengacu pada kasus gereja liar GKI Yasmin Bogor yang didirikan dengan surat ijin palsu dan tanda tangan warga yang dipalsukan.

Anehnya lagi, ketika Masjid-masjid di Ambon dan di Medan dihancurkan, Komnas HAM tidak Nampak getol memperjuangkannya.

Poin terakhir dalam rekomendasi Komnas HAM adalah penghapusan mata pelajaran agama dari kurikulum pendidikan nasional di Indonesia.

Komnas HAM meminta UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang pendidikan yang mengharuskan peserta didik mendapatkan pelajaran agama dan guru agama yang beragama sama hendaknya dihapus.

Menurut salah satu ulama asal Sampang, Madura, KH Achmad Dhofir Syah, hal ini menunjukkan bahwa Komnas HAM bukan berniat memperbaiki kerukunan beragama justru merusak kerukunan beragama.

“Ini kan Komnas HAM terkesan tidak peduli dengan pendidikan agama yang perlu ditanamkan kepada anak didik kita,” kata beliau. Wallahu’alam bish shawwab. (Republika/Mukminun)

0 komentar:

Post a Comment