Jalan Jihad MUI Demi Penerapan Syariah Islam


Jakarta, Mukminun.com – Tak bisa dipungkiri bahwa untuk mencapai kejayaan Islam seperti zaman Rasulullah Muhammad salallahu’alaihi wa salam, tidak semua sahabat beliau ikut andil dalam peperangan di medan Jihad.

Ada sahabat Umar Bin Khattab yang mantan “preman” pada masa jahiliyah kemudian menjadi sahabat paling tegas dan paling mulia diantara sahabat-sahabat yang lain, kecuali sahabat Abu Bakar Ash Shidiq.

Ada pula sahabat Abdurahman Bin Auf yang dengan kekayaan hartanya pasukan umat Islam tidak kekurangan perbekalan selama berjihad.

Ada pula sahabat Khalid Bin Walid yang jitu dalam strategi perang, dan ada pula sahabat Zaid Bin Tsabit yang ditolak Rasulullah dalam perang Badar namun piawai dalam urusan tulis menulis dan bahasa asing.

Tidak tercatat dalam berbagai catatan sejarah ada klaim dari salah satu sahabat bahwa satu jalan Jihad lebih baik daripada jalan Jihad yang lain sehingga memicu perdebatan dan saling tuding satu sama lain.

Semua sahabat memiliki spesialisasi masing-masing dan semuanya bersinergi secara harmonis demi terwujudnya satu tujuan, kemuliaan Islam.

Kiranya konsep seperti inilah yang sedang diupayakan oleh para ulama di Majelis Ulama Indonesia (MUI), para pemimpin pondok pesantren dan organisasi-organisasi dakwah lainnya seperti Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia.

Bertempat di Aula STID Mohammad Natsir Jakarta, Ketua MUI Pusat KH Ma’ruf Amin terlibat dalam dialog dengan para pemimpin pondok pesantren dalam suatu event yang diselenggarakan oleh Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia (BKSPPI).

Turut hadir pula dalam acara tersebut adalah KH Abdul Rasid Syafi’i dan Ustadz Syuhada Bahri yang merupakan Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia.

Dalam acara tersebut, KH Ma’ruf Amin memaparkan bahwa usaha penerapan syariat Islam tidak hanya ditempuh melalui Jihad Qital (perang) melainkan dapat pula dengan beberapa jalan seperti perbaikan umat (ishlahul ummah), penjagaan umat (ri’ayatul ummah), pemberdayaan umat (taqwiyatul ummah), dan penyatuan umat (ittihadul ummah).

Metode yang pertama, perbaikan umat (ishalhul ummah), inilah yang menjadi fokus MUI beserta para ulama-ulama di lapangan, sehingga kelak penerapan syariat Islam ini dapat dilaksanakan secara betul oleh masyarakat.

Kemudian KH Ma’ruf Amin juga menyebutkan dua langkah yang seharusnya ditempuh dalam usaha perbaikan umat, yaitu penerapan syariah dan penyerapan syariah ke dalam undang-undang.

Dalam penjelasan beliau mengenai penerapan syariat (tathbiqi syari’ah), KH Ma’ruf Amin menjelaskan arti penting dari proses edukasi kepada masyarakat tentang perlunya menjalankan roda kehidupan dalam koridor syariat.

“Sehingga akidahnya tepat, ibadahnya tepat, akhlaknya tepat dan muamalahnya dijalankan sesuai syariah, mencakup aspek ekonomi, budaya, dan politik,” ujar beliau.

Langkah kedua adalah penyerapan syariat ke dalam aturan perundangan, dalam hal ini beliau mengambil kasus di Indonesia yang bukan negara berdasarkan syariat Islam.

Langkah kedua inilah yang menjadi fokus Majelis Ulama Indonesia dalam upaya meraih kemuliaan Islam, yakni dengan mengupayakan agar nilai-nilai Islam dapat diserap ke dalam undang-undang yang ada.

Beliau lalu merujuk pada beberapa undang-undang yang banyak dipermasalahkan masyarakat, seperti perda-perda tentang prostitusi, minuman keras, dan pernikahan serta waris.

“Ada orang yang inginnya serba formal saja, kalau tidak formal tidak syariah. Ada pula yang menginginkan substansinya saja, tidak usah formal-formalan. Maka MUI ingin menerapkan syari’ah secara formal dan substansial,” kata beliau.

Beliau juga menegaskan bahwa usaha penerapan syariat Islam di Indonesia dapat dilakukan melalui berbagai cara, ada yang melalui Jihad, ada yang melalui dakwah dan pendidikan, dan ada yang memperjuangkannya secara konstitusional seperti yang selama ini dilakukan oleh MUI.

Semuanya harus bersinergi dan saling bantu membantu karena tidak bisa masing-masing berdiri dan berjuang sendiri.

Dalam hal ini beliau mengambil kasus penerapan ekonimi syariah yang telah diresmikan menjadi undang-undang secara formal namun ternyata penerapannya masih sangat minimal karena kurangnya penyampaian tentang pentinganya ekonomi non-ribawi dari para dai kepada masyarakat. Wallahu’alam bish shawwab. (Hidayatullah/Mukminun)